Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Pengertian Lembaga Keuangan Syariah, Prinsip Hukum Muamalah, dan Tujuan Hukum Islam

Pengertian Lembaga Keuangan Syariah, Prinsip Hukum Muamalah, dan Tujuan Hukum Islam


Keuangan Syariah menjadi semakin populer pada masa sekarang, sehingga mempelajari dan memahaminya menjadi suatu hal yang tidak boleh ditinggalkan. Begitu juga dengan prinsip hukum muamalah dan tujuan hukum Islam yang tidak boleh diabaikan, karena merupakan aturan dasar bagi keberlangsungan operasional lembaga keuangan Syariah.


Pengertian Lembaga Keuangan Syariah


Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menurut pandangan Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah lembaga keuangan yang menyediakan produk keuangan syariah dan juga memperoleh izin untuk beroperasi sebagai lembaga keuangan syariah. Hal ini menjelaskan bahwa setiap lembaga keuangan syariah harus memenuhi dan mematuhi dua unsur penting berikut:

  1. Unsur kesesuaian dengan dan aturan Islam.
  2. Unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan.
Unsur kepatuhan syariah suatu lembaga keuangan secara terpusat diatur oleh Dewan Syariah Nasional, yang dibuktikan dalam berbagai fatwa yang diterbitkan oleh lembaga yang bersangkutan. Sementara unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan ditetapkan oleh berbagai lembaga yang memiliki hak dan wewenang untuk memberikan izin operasi. Adapun institusi yang dimaksud antara lain:
  1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang berhak dan berwenang dalam hal mengelola dan mengawasi Bank Umum, Asuransi, Pasar Modal, dan Bank Perkreditan Rakyat.
  2. Kantor Menteri Koperasi sebagai lembaga yang berhak untuk mengelola dan mengawasi koperasi termasuk Baitulmal wat Tamwil.

Prinsip Hukum Muamalah


Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional pada dasarnya bersifat umum untuk semua lembaga keuangan syariah, juga mencakup bank syariah. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan lebih mengarah pada prinsip-prinsip hukum muamalah yang dirancang oleh sebagian besar ulama. Adapun prinsip-prinsip hukum muamalah yang dimaksud antara lain:
  1. Pada dasarnya segala jenis muamalah diperbolehkan (mubah), kecuali sudah terdapat larangan dalam Al-Qur'an dan Hadis.
  2. Muamalah dilakukan atas dasar saling ridha (atau suka sama suka), tanpa adanya unsur paksaan sedikitpun.
  3. Muamalah dilakukan atas dasar memberikan manfaat dan menjauhkan mudharat dalam lapisan masyarakat.
  4. Muamalah dilakukan atas dasar nilai keadilan, menghindari segala jenis penganiayaan, dan menghindari unsur mengambil keuntungan atas penderitaan orang lain.

Tujuan Hukum Islam


Imam As Shatibi menjelaskan lima tujuan utama hukum Islam, yakni:
  1. Hifdz Ad-Din (Memelihara Agama), hal ini sejalan dengan perintah Allah untuk selalu memelihara dan menjaga agama, yang terdapat dalam QS. Asy Syura ayat 13.
  2. Hifdz An-Nafs (Memelihara Jiwa), tujuan ini didasarkan pada firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 178-179.
  3. Hifdz Al-Aql (Memelihara Akal), tujuan ini mengingatkan manusia untuk terus berpikir kreatif, seperti memanfaatkan berbagai sumber daya yang diciptakan oleh Allah, karena segala sumber daya tersebut merupakan bukti kekuasaan Allah, seperti yang dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 164.
  4. Hifdz An-Nasb (Memelihara Keturunan), hal ini sangat berkaitan dengan pelarangan zina dan perintah untuk melakukan pernikahan dengan cara yang sah, seperti yang diterangkan dalam QS. An-Nisa 3-4.
  5. Hifdz Al-Maal (Memelihara Harta), hal ini berhubungan dengan cara memperoleh harta, di mana Allah melarang manusia untuk mencari harta dengan cara yang batil atau diharamkan-Nya, lihat QS. An-Nisa 29-32.

Faisal
Faisal Sira tajak tapileh situek, sira taduek tacop keu tima.

Post a Comment for "Pengertian Lembaga Keuangan Syariah, Prinsip Hukum Muamalah, dan Tujuan Hukum Islam"