Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Pengertian BI, DSN-MUI, DPS, DSAS-IAI, dan OJK

Pengertian BI, DSN-MUI, DPS, DSAS-IAI, dan OJK


Bank Indonesia (BI), Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Dewan Pengawas Syariah (DPS), Dewan Standar Akuntansi Syariah - Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS-IAI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara garis besar merupakan institusi pendukung pengembangan perbankan syariah di Indonesia.


Bank Indonesia (BI)


Bank Indonesia (BI) adalah regulator bagi perkembangan semua bank umum dan BPR di Indonesia, dan juga mencakup Bank Umum Syariah dan BPR Syariah. Karena kedudukannya sebagai regulator, Bank Indonesia telah berusaha untuk membentuk kekuatan hukum bagi keberadaan dan operasional bank syariah di Indonesia, hal ini ditandai dengan terdapatnya istilah prinsip syariah dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Setelah itu, Bank Indonesia juga berusaha untuk memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi bank syariah dan juga bertujuan untuk mengembangkan pangsa pasar perbankan syariah.

Upaya yang dilakukan BI dalam mengatasi persoalan yang dihadapi bank syariah antara lain dengan mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang Pasar Uang antar-Bank Berdasarkan Prinsip Syariah, Kualitas Aset Produktif, Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek bagi Bank Syariah, Office Chanelling, dan sebagainya.

Adapun secara khusus, Bank Indonesia membuat Cetak Biru Perbankan Syariah yang ditetapkan sebagai dasar pengembangan bank syariah dari tahun 2003 hingga 2011. Di samping itu, pada pertengahan tahun 2008, pengaturan Bank Syariah ditetapkan dalam undang-undang tersendiri, yaitu Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.


Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Pengawas Syariah


Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah bagian dari Majelis Ulama Indonesia yang mengeluarkan fatwa mengenai produk keuangan syariah. Adapun tugas dan wewenang DSN antara lain:

  1. Mengambil keputusan terkait nama-nama yang akan menjabat sebagai anggota DPS di suatu lembaga keuangan syariah.
  2. Menghasilkan fatwa terkait jenis-jenis kegiatan keuangan.
  3. Menetapkan fatwa terhadap produk dan jasa keuangan syariah.
  4. Memastikan dan mengawasi penerapan fatwa agar sejalan dengan prinsip syariah.
Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan badan terafiliasi yang ditentukan dan ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional pada setiap lembaga keuangan syariah. DPS terdiri dari orang-orang yang ahli di bidang syariah yang juga memiliki pengetahuan atau pemahaman mengenai sistem operasional perbankan. Dalam menjalankan tugasnya, DPS tentu saja harus mengikuti berbagai fatwa yang dikeluarkan oleh DSN. Umumnya, tugas dan wewenang DPS terdiri dari:
  1. Mengawasi dan memastikan secara berkala setiap lembaga keuangan syariah yang menjadi tanggung jawabnya.
  2. Mengusulkan pengembangan lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada Dewan Syariah Nasional (DSN).
  3. Merumuskan berbagai macam masalah yang dihadapi yang membutuhkan pencerahan atau pembahasan Dewan Syariah Nasional.

Dewan Standar Akuntansi Syariah - Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS-IAI)


DSAS-IAI dibentuk oleh IAI pada tahun 2010. DSAS ini pada dasarnya menggantikan Komite Akuntansi Syariah (komite yang dirancang untuk merumuskan standar akuntansi syariah). Komite Akuntansi Syariah dibentuk oleh Ikatan Akuntan Indonesia sejak oktober 2005 dari berbagai unsur yaitu:
  1. Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI)
  2. Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)
  3. Bank Indonesia (BI)
  4. Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM)
  5. Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia (ASBISINDO)
  6. Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI)
  7. Akademisi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)


Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah sebuah lembaga pemerintah yang berperan dalam hal menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap berbagai aktivitas di dalam sektor jasa keuangan. OJK didirikan pada tahun 2013 sejalan dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pada tahap awal pendirian, OJK baru menangani Lembaga Keuangan Non-Bank.

Adapun tugas pengaturan dan pengawasan terhadap perbankan baru dialihkan dari BI kepada OJK sejak 31 Desember 2013. Pengawasan oleh OJK merupakan pengawasan terhadap individual bank (mikroprudensial). Dengan adanya peralihan tersebut, maka perizinan pendirian bank selanjutnya dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Faisal
Faisal Sira tajak tapileh situek, sira taduek tacop keu tima.

Post a Comment for "Pengertian BI, DSN-MUI, DPS, DSAS-IAI, dan OJK"