Pengertian, Ketentuan Syar'i, Rukun, dan Pengawasan Syariah Transaksi Ijarah dan Ijarah Muntahiya Bit Tamlik (IMBT)

Dengan adanya ijarah dan ijarah muntahiyah bit tamlik tentu saja dapat memudahkan masyarakat dalam hal sewa-menyewa, tak hanya itu kedua akad ini merupakan akad atau transaksi yang diperbolehkan oleh syariah Islam. Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai pengertian, ketentuan syar'i, rukun, dan pengawasan syariah transaksi ijarah dan ijarah muntahiyah bit tamlik (IMBT) di uraikan di bawah ini:

Pengertian Ijarah dan Ijarah Muntahiya Bit Tamlik (IMBT)

Ijarah adalah jenis akad yang memberikan kemudahan bagi setiap pihak untuk melakukan transaksi perpindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu, dengan imbalan berupa pembayaran sewa atau upah, dan tidak diikuti oleh perpindahan kepemilikan. Sedangkan ijarah muntahiyah bit tamlik (IMBT) adalah transaksi sewa menyewa yang pada akhir masa sewa terjadi perpindahan kepemilikan atas barang yang disewa dengan cara yang disepakati bersama.

Dalam lembaga keuangan syariah, transaksi ijarah dapat berfungsi sebagai wadah untuk penyewaan suatu barang ataupun jasa tertentu. Dalam kasus perbankan syariah, transaksi ijarah memiliki beberapa kelebihan jika dibandingkan dengan transaksi jual beli ataupun investasi, antara lain:

Transaksi ijarah secara umum terlihat lebih fleksibel dalam hal objek yang dapat ditransaksikan. Hal ini dikarenakan dalam transaksi ijarah objek transaksi tidak hanya berupa barang akan tetapi juga dapat berupa jasa seperti kesehatan, pendidikan, pariwisata, ketenagakerjaan, dan berbagai jenis objek lainnya yang sejalan atau tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
Jika dibandingkan dengan transaksi atau kegiatan investasi, maka transaksi ijarah memiliki risiko yang tidak terlalu tinggi, hal ini dikarenakan keuntungan dari transaksi ijarah tergolong lebih pasti dan tetap.

Ketentuan Syar'i Transaksi Ijarah dan Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT)

Secara garis besar, dalam Islam transaksi sewa-menyewa dikenal dengan dua jenis, yaitu transaksi sewa-menyewa yang berkaitan dengan potensi atau sumber daya manusia dan yang berkaitan dengan suatu fasilitas. Sewa menyewa terhadap potensi atau sumber daya manusia seperti menyewa seseorang untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Sementara contoh dari sewa-menyewa terhadap fasilitas seperti menyewa rumah, mobil, tanah, dan berbagai fasilitas lainnya.

Ada beberapa fatwa yang dijadikan sebagai ketentuan pelaksanaan transaksi ijarah dan ijarah muntahiya bit tamlik, antara lain:

Fatwa DSN Nomor 09 Tahun 2000 tentang Ijarah.
Fatwa DSN Nomor 44 Tahun 2004 tentang Transaksi Ijarah untuk Penggunaan Jasa.
Fatwa DSN Nomor 27 Tahun 2000 tentang Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT).

Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai ketentuan syar'i transaksi ijarah dan ijarah muntahiya bit tamlik di uraikan dalam aspek rukun transaksi ijarah, multijasa, dan IMBT.

Rukun Transaksi Ijarah

Rukun transaksi ijarah secara umum terdiri dari transaktor (penyewa dan pemberi sewa), objek ijarah (fasilitas dan uang sewa), dan ijab kabul (serah terima baik dalam bentuk tulisan, ucapan, perbuatan, atau lainnya).

Transaktor

Transaktor dalam ruang lingkup perbankan syariah yaitu nasabah (penyewa) dan bank syariah (pemberi sewa). Kedua belah pihak disyaratkan harus sudah dewasa dan memiliki kemampuan untuk membedakan antara yang benar dengan yang salah. Sementara transaksi yang berhubungan dengan anak kecil baru dapat dijalankan apabila sudah ada izin dari walinya. Transaksi sewa menyewa ini tentu saja dapat menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab bagi kedua belah pihak, adapun kewajiban bank syariah sebagai pemberi sewa yaitu:

Harus menyediakan fasilitas atau aset yang ingin disewakan.
Menanggung berbagai jenis biaya perawatan atau pemeliharaan aset, seperti biaya renovasi, penambahan fasilitas, dan biaya lainnya. Segala jenis biaya harus ditanggung oleh pemberi sewa dan tidak boleh dibebankan kepada penyewa, dan apabila sebaliknya, maka transaksi atau akad ijarah akan batal. Berbeda jika biaya yang timbul akibat kelalaian dan kesalahan penyewa, maka penyewalah yang harus bertanggung jawab.
Memberikan jaminan kepada penyewa akan perbaikan aset yang disewakan.

Sementara itu, kewajiban nasabah sebagai penyewa antara lain:

Membayar sewa dan menjaga aset yang disewanya dengan baik atau sejalan dengan perjanjan saat transaksi dimulai.
Menanggung segala jenis biaya yang bersifat ringan, yang bertujuan untuk optimalisasi fasilitas atau aset yang disewa. Contohnya seperti mengisi bensin, jika yang disewa itu berupa kendaraan atau membayar listrik jika yang disewa itu berupa rumah atau bangunan. Biaya-biaya tersebut dibebankan kepada penyewa karena berhubungan langsung dengan kebutuhan si penyewa.
Jika aset yang disewa rusak, sementara kerusakan tersebut bukan berasal dari penyalahgunaan aset sewa dan juga bukan berasal dari kelalaian penyewa, maka penyewa tidak perlu bertanggung jawab atas hal tersebut. Tapi jika sebaliknya (kerusakan berasal dari kesalahan penyewa), maka penyewa harus bertanggung jawab.

Objek Ijarah

Objek ijarah secara garis besar berupa pembayaran sewa dan pengambilan manfaat dari aset yang disewa. Manfaat dari fasilitas atau aset yang disewakan merupakan hal yang harus dijamin, artinya bahwa seseorang tidak boleh menyewakan suatu aset yang tidak memiliki nilai atau manfaat apa pun. Hal ini dikarenakan manfaat dari aset merupakan imbalan dari pembayaran sewa dan menjadi sebuah rukun yang harus dipenuhi agar transaksi ijarah tidak batal. Adapun ketentuan syariah mengenai objek ijarah antara lain:

Objek ijarah haruslah berupa manfaat dari penggunaan suatu barang atau jasa tertentu.
Manfaat dari barang atau jasa harus dapat dinilai dan dapat disepakati dalam kontrak, atau dalam kata lain objek ijarah harus berupa barang yang memiliki nilai komersial, sehingga seseorang dilarang untuk menyewakan durian hanya untuk dicium baunya. Di samping itu, objek ijarah haruslah berupa aset yang tidak mudah habis, atau dalam kata lain seseorang tidak boleh menyewakan obat nyamuk, karena obat nyamuk akan habis jika digunakan.
Barang atau jasa yang disewakan dapat memberikan manfaat seperti yang diinginkan dan harus sejalan dengan aturan syariah. Ini artinya bahwa seseorang tidak dibolehkan untuk menyewakan kendaraan yang hilang, karena kemungkinan untuk pengambilan manfaatnya sangat kecil atau bahkan tidak ada.
Manfaat dari objek ijarah haruslah diketahui secara rinci oleh kedua belah pihak, hal ini agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.
Begitu juga mengenai spesifikasi dari objek ijarah, harus dinyatakan dengan jelas.

Ijab dan Kabul

Ijab dan kabul dalam transaksi ijarah merupakan pernyataan persetujuan untuk melakukan transaksi sewa menyewa dari kedua belah pihak, di mana pemberi sewa rela untuk menyerahkan asetnya agar dimanfaatkan oleh penyewa, dan penyewa rela untuk menyerahkan sebagian uang untuk dapat menikmati manfaat dari barang yang disewa tersebut. Pernyataan persetujuan ini dapat dituangkan dalam bentuk tulisan, lisan, perbuatan, isyarat, dan berbagai teknik lainnya yang sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat, asalkan teknik tersebut dapat menunjukkan kerelaan dari kedua belah pihak untuk melanjutkan transaksi ijarah.

Rukun Transaksi Ijarah untuk Pembiayaan Multijasa

Pembiayaan multijasa dengan akad ijarah merupakan pembiayaan yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada para nasabahnya yang bertujuan untuk memperoleh manfaat atas suatu jasa tertentu berdasarkan ketentuan ijarah. Sementara itu, pembiayaan multijasa itu sendiri hukumnya jaiz (boleh) dengan cara menggunakan skema ijarah, asalkan syarat dan rukunnya sudah terpenuhi.

Adapun praktik ijarah yang dilakukan LKS harus sejalan dengan berbagai ketentuan yang telah ditetapkan dalam fatwa ijarah. LKS atas kedudukannya sebagai pemberi pembiayaan maka mereka dapat menetapkan atau mengambil imbalan jasa (ujrah) atau fee. Tingkat ujrah atau fee harus disepakati antara LKS dengan para nasabahnya dalam bentuk nominal atau bukan dalam bentuk persentase, dan juga harus ditetapkan dengan jelas pada awal transaksi.

Rukun Transaksi Ijarah Muntahiya Bit Tamlik (IMBT)

Sesuai dengan fatwa DSN Nomor 27 Tahun 2000, yang menyatakan bahwa para pihak yang ingin melakukan transaksi IMBT harus terlebih dahulu menyelesaikan akad ijarah. Ini berarti akad IMBT baru dapat dilakukan setelah akad ijarah sah dan terpenuhi segala syarat dan rukunnya. Adapun rukun yang terdapat pada akad ijarah juga akan berlaku pada akad IMBT atau dalam kata lain IMBT merupakan lanjutan dari ijarah, bukan suatu akad yang sepenuhnya berbeda antara satu sama lain.

Perjanjian untuk melakukan transaksi IMBT harus dinyatakan dengan jelas pada saat transaksi ijarah ditandatangani. Sementara perpindahan kepemilikan baik melalui jual beli ataupun hibah baru dapat dilakukan setelah masa ijarah berakhir. Fatwa DSN Nomor 27 di atas juga menjelaskan bahwa perjanjian untuk melakukan perpindahan kepemilikan pada akhir masa sewa bersifat bebas atau tidak mengikat. Sehingga kedua belah pihak harus melakukan akad tambahan yang sesuai dengan sistem perpindahan kepemilikan yang diinginkan, baik itu akad jual beli atau hibah di akhir masa ijarah.

Pengawasan Syariah Transaksi Ijarah dan Ijarah Muntahiya Bit Tamlik (IMBT)

Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi ijarah dan ijarah muntahiya bit tamlik yang dilakukan antara bank dengan nasabahnya sesuai dengan aturan syariah. Adapun hal-hal yang diperhatikan dalam pengawasan antara lain:

Memastikan bahwa transaksi ijarah dan ijarah muntahiyah bit tamlik yang dijalankan oleh bank syariah tidak berhubungan dengan bisnis terlarang.
Memastikan bahwa transaksi pengalihan kepemilikan dilakukan setelah selesainya transaksi ijarah.
Memastikan bahwa ujrah atau fee multijasa ditetapkan di awal akad dalam bentuk nominal, bukan persentase.