Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Definisi, Ketentuan Syar'i, Rukun, dan Pengawasan Syariah Transaksi Murabahah

Definisi, Ketentuan Syar'i, Rukun, dan Pengawasan Syariah Transaksi Murabahah


Transaksi murabahah adalah transaksi jual beli yang sifatnya memberikan kelonggaran atau kemudahan dalam hal pembayaran atas pembelian suatu barang, hal ini dikarenakan pembayarannya dapat dilakukan secara cicilan. Adapun pembahasan lebih lanjut mengenai definisi, ketentuan syar'i, rukun, dan pengawasan syariah transaksi murabahah akan diuraikan di bawah ini:


Definisi Murabahah


Murabahah merupakan akad jual beli suatu barang dengan harga jual berupa biaya perolehan barang ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama, dan penjual diharuskan untuk memberi tahu pembeli mengenai harga pokok perolehan barang. Adapun pembayarannya dapat dilakukan secara angsuran maupun secara tunai setelah barang tersebut diterima pembeli. Meskipun pembayaran dalam transaksi murabahah dapat dilakukan secara tunai setelah ditangguhkan dalam beberapa waktu, praktik umum yang dilakukan di perbankan syariah yaitu dengan menggunakan pembayaran secara angsuran atau cicilan.


Ketentuan Syar'i Transaksi Murabahah


Dasar diizinkannya transaksi murabahah karena mengacu pada surah Al-Baqarah ayat 275 yang menjelaskan bahwa Allah telah menghalalkan bentuk jual beli dan melarang atau mengharamkan praktik riba.

Fatwa DSN MUI yang berhubungan dengan murabahah membenarkan bank syariah untuk meminta jaminan pada nasabah yang mana jaminan tersebut dapat disimpan oleh bank, sehingga pada suatu saat ketika nasabah ingkar janji, bank dapat menjual jaminan tersebut dan mengambil bagian untuknya dan selebihnya mengembalikan ke nasabah.

Sementara itu, sejalan dengan fatwa DSN Nomor 17 Tahun 2000, bank tidak diharamkan untuk menetapkan pembayaran denda pada nasabah yang berpura-pura tidak sanggup membayar utang atau kewajibannya. Karena tujuan dari pembebanan denda tersebut yaitu untuk memberikan pelajaran kepada nasabah agar kedepannya menjadi lebih disiplin dan bertanggung jawab, di samping itu, uang yang berasal dari pembayaran denda akan dipisahkan dari keuntungan utama bank, karena uang denda tersebut akan disumbangkan untuk masyarakat yang kurang mampu (dana kebajikan).


Rukun Transaksi Murabahah


Secara garis besar, rukun transaksi murabahah dapat dibagi kepada beberapa bagian, diantaranya yaitu harus adanya penjual (bank syariah) dan pembeli (nasabah), kemudian juga harus adanya objek transaksi murabahah yang terdiri dari barang dan harga, dan terakhir adalah ijab kabul yang menunjukkan bahwa kedua belah pihak saling rela dan dengan senang hati menjalankan transaksi murabahah. Adapun penjelasan lebih rinci mengenai rukun murabahah akan diuraikan di bawah ini:


Transaktor (Bank Syariah dan Nasabah)


Salah satu rukun utama dari transaksi murabahah adalah adanya pihak yang bertransaksi, dalam hal ini yaitu nasabah yang berperan sebagai pembeli barang dan bank syariah yang akan menjadi penjual. Di samping itu, dalam fikih muamalah para pihak yang bertransaksi disyaratkan harus memiliki akal yang sehat, sudah baligh (dapat membedakan antara yang benar dan salah), tidak dalam keadaan dipaksa, atau tidak dalam keadaan mudharat lainnya. Sementara transaksi murabahah yang berhubungan dengan anak kecil, baru dapat dilakukan apabila sudah ada walinya atau orang tua yang akan menjamin pembayaran terhadap barang yang dibeli tersebut.

Terkait dengan transaksi murabahah, DSN tidak mempermasalahkan jika bank meminta urbun (uang muka) saat pertama kali dilakukannya transaksi murabahah. Pada umumnya, tingkat urbun yang ditetapkan oleh bank syariah sekitar 30% dari harga pokok perolehan barang. Penetapan uang muka bukan tidak memiliki tujuan, akan tetapi penetapan uang muka secara tidak langsung menguji kemampuan keuangan para nasabah pada saat kontrak diadakan. Di samping itu, penetapan urbun juga bertujuan untuk mengantisipasi kerugian bank yang bisa saja timbul akibat pembatalan pembelian yang dilakukan oleh nasabah, sementara bank sudah menyediakan barang yang dipesan. Jika saja ditemukan kerugian akibat pembatalan pembelian, bank dapat dengan mudah menutupi kerugian dari urbun tersebut, dan jika terdapat kelebihan, maka kelebihan dari urbun akan dikembalikan kepada pembeli.


Objek Murabahah


Adapun yang dimaksud dengan objek murabahah di sini yaitu barang dan harga barang yang diperjualbelikan. Terkait dengan barang, DSN menyatakan bahwa barang yang diperjualbelikan bukan merupakan barang yang diharamkan dalam Islam. Di samping itu, pada saat bank membeli barang dari pemasok, maka bank harus mengatas namakan diri sendiri, dan harus menyampaikan informasi penting terkait perolehan barang kepada pihak pembeli.

DSN mensyaratkan agar bank terlebih dulu memperoleh barang yang dipesan oleh nasabah, baru setelah itu barang tersebut dijual kepada pihak nasabah (pembeli). Mengenai perolehan barang, maka bank boleh menyediakan barang terlebih dahulu, tanpa harus menunggu adanya pesanan terhadap barang tersebut dari para nasabah. Oleh karena itu, penyediaan barang oleh bank tanpa didasari pesanan sering diistilahkan dengan murabahah tanpa pesanan, sedangkan penyediaan barang setelah adanya pesanan, sering diistilahkan dengan murabahah dengan pesanan.

Adapun murabahah dengan pesanan, biasanya dibagi lagi menjadi dua, yaitu yang mengharuskan pembeli untuk membeli barang yang telah dipesan dan yang tidak mengharuskan pembeli untuk membeli barang yang telah dipesan. Sementara dalam praktik perbankan, umumnya yang sering digunakan yaitu murabahah dengan pesanan yang bersifat mengikat pembeli untuk membeli setiap barang yang telah dipesan atau tidak boleh membatalkannya.


Ijab Kabul (Pernyataan Persetujuan dari Kedua Belah Pihak)


Ijab kabul dapat diartikan sebagai bentuk dari pernyataan persetujuan atau kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi murabahah, baik itu dituangkan dalam bentuk tertulis maupun secara non tulis. Transaksi murabahah memuat berbagai jenis informasi, baik itu yang berhubungan dengan kedudukan, hak, dan kewajiban para pihak yang bertransaksi (bank syariah dan nasabah). Transaksi ini bersifat mengikat bagi setiap pihak dan terdiri dari berbagai hal, diantaranya:

  • Nama notaris dan juga informasi mengenai kapan dan dimana akad tersebut akan dilangsungkan atau diadakan.
  • Identitas kedua belah pihak (bank selaku penjual dan nasabah selaku pembeli).
  • Bentuk dan jenis transaksi, dan bagaimana transaksi atau akad tersebut bekerja. Di samping itu, tidak lupa pula untuk menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan akad murabahah, syariah, harga perolehan, margin keuntungan, dan beberapa hal terkait lainnya.
  • Hal-hal yang akan disepakati bersama, diantaranya hal yang berkaitan dengan fasilitas pembiayaan dan pemanfaatannya, pembayaran dan jangka waktu, pengutamaan pembayaran, biaya dan pengeluaran, dan berbagai hal lainnya.

Pengawasan Syariah Transaksi Murabahah


Dalam upaya untuk memastikan kesesuaian praktik murabahah di perbankan syariah dengan aturan atau prinsip-prinsip syariah, maka diadakanlah pengawasan, yang mana pengawasan tersebut dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Pengawasan ini sejalan dengan Surat Edaran Bank Indonesia mengenai pedoman pengawasan syariah dan pelaporan hasil pengawasan, yang terdiri dari:
  • Memastikan bahwa setiap barang yang ditransaksikan merupakan barang halal atau bukan barang yang dilarang dalam agama Islam.
  • Memastikan bahwa bank syariah menjual barang dalam transaksi murabahah dengan harga yaitu biaya perolehan barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati bersama.
  • Memastikan bahwa akad wakalah telah dilakukan secara terpisah oleh pihak bank dan tidak dicampurkan dengan akad murabahah. Akad murabahah hanya dilakukan jika barang telah berada di tangan bank, bukan di tangan pemasok.
  • Memastikan bahwa transaksi murabahah dilakukan setelah adanya permohonan dari pihak nasabah.

Faisal
Faisal Sira tajak tapileh situek, sira taduek tacop keu tima.

Post a Comment for "Definisi, Ketentuan Syar'i, Rukun, dan Pengawasan Syariah Transaksi Murabahah"