Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Pengertian, Ketentuan, Rukun, dan Pengawasan Syariah Transaksi Musyarakah

Definisi, Ketentuan, Rukun, dan Pengawasan Syariah Transaksi Musyarakah

Dengan adanya transaksi musyarakah di perbankan syariah, tentu saja dapat memudahkan pihak mana saja yang ingin bekerja sama dengannya dalam hal usaha, karena musyarakah merupakan salah satu bagian dari akad dengan skema investasi. Adapun pengertian, ketentuan, rukun, dan pengawasan syariah transaksi musyarakah akan dijelaskan di bawah ini:

Pengertian Transaksi Musyarakah


Transaksi musyarakah adalah kegiatan kerja sama antara dua pihak atau pun lebih dalam membangun usaha tertentu, dengan catatan di mana masing-masing pihak harus menyetorkan modalnya, dan apabila usaha yang dijalankan tersebut dapat menghasilkan keuntungan, maka keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, akan tetapi bila terjadi kerugian, maka kerugian akan ditanggung oleh masing-masing pihak sesuai dengan jumlah dana yang telah disetorkan.

Transaksi musyarakah pada dasarnya memiliki kesamaan dengan transaksi mudharabah, hal ini dapat dilihat dari tujuan investasi, di mana dalam transaksi musyarakah dan mudharabah para pihak yang berakad menginvestasikan dananya untuk usaha produktif atau dalam kata lain usaha yang dapat menghasilkan keuntungan.

Ketentuan Syar'i Transaksi Musyarakah


Secara syar'i, transaksi musyarakah sering dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu musyarakah hak milik atau yang diistilahkan dengan syirkatul amlak dan musyarakah akad yang disebut sebagai syirkatul uqud. Musyarakah hak milik (syirkatul amlak) merupakan kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam hal kepemilikan terhadap suatu barang, yang didasari oleh salah satu penyebab kepemilikan seperti halnya jual beli, hibah, atau pun warisan. Sedangkan musyarakah akad (syirkatul uqud) adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih yang bersekutu dalam hal keuntungan atau pun modal.

Di samping itu, musyarakah akad pada dasarnya dibagi lagi menjadi empat jenis, antara lain:
  1. Musyarakah inan adalah kerja sama yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, dengan memanfaatkan modal yang mereka miliki untuk membangun usaha tertentu yang nantinya keuntungan pun akan dibagi sesuai dengan kesepakatan mereka bersama. Adapun kewenangan salah satu pihak dalam musyarakah ini tergantung pada persetujuan dari pihak lainnya.
  2. Musyarakah abdan adalah kerja sama yang terdiri dari dua pihak atau pun lebih, di mana masing-masing pihak saling berkontribusi tenaga atau keahlian, seperti praktik yang dilakukan oleh sesama dokter di klinik, kerja sama yang dilakukan oleh sesama tukang jahit, atau kerja sama yang dilakukan oleh sesama nelayan. Menurut imam Syafi'i syirkah ini tidak dapat dilakukan, karena tidak didasari oleh modal harta. Sementara mayoritas mazhab dan ulama tidak melarangnya, karena untuk mendapatkan keuntungan tidak selalu harus didasari modal harta, tapi juga dapat didasari oleh modal kerja atau tenaga.
  3. Musyarakah wujuh adalah kegiatan kerja sama yang dilakukan oleh beberapa pihak dengan cara membeli suatu barang dengan memanfaatkan nama baik dan kepercayaan pedagang kepada mereka tanpa didasari modal uang, kemudian menjual barang tersebut kepada pihak lain dengan pembagian keuntungan antara mereka dengan pedagang. Berkaitan dengan hal ini, mazhab Syafi'i dan Maliki tidak mengizinkannya, karena menurut mereka tidak adanya modal yang dikelola atau dikembangkan. Namun demikian, mayoritas ulama membenarkan jenis kerja sama ini, karena mereka menganggap bahwa kebutuhan akan modal uang jauh lebih besar daripada kebutuhan terhadap pengelolaan atau pengembangan modal uang yang sudah dimiliki.
  4. Musyarakah mufawadhah adalah jenis musyarakah di mana setiap pihak yang berkaitan memiliki kesamaan dalam hal jumlah dana yang disetorkan, aktivitas atau kegiatan, dan juga kesamaan dalam hal utang piutang, dan hal ini berlangsung dari awal akad sampai berakhirnya akad. Mayoritas ulama mengizinkan jenis musyarakah ini, namun imam Syafi'i melarangnya, karena mitra akan ikut menanggung akibat dari setiap tindakan atau aktivitas yang dilakukan oleh mitra lainnya, meskipun ia tidak mengetahuinya sama sekali.

Rukun Transaksi Musyarakah


Adapun rukun dari transaksi musyarakah yaitu harus adanya dua pihak yang bertransaksi, objek musyarakah (baik itu berupa modal atau pun usaha), dan terakhir adalah ijab kabul yang membuktikan bahwa kedua belah pihak setuju dalam menjalankan transaksi tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat disimak penjelasan di bawah ini:

Transaktor (Pihak-pihak yang Bertransaksi)


Adapun transaktor diharuskan sudah baligh atau cakap hukum, serta berkemampuan dalam hal memberikan kewenangan ataupun diberikan kewenangan perwakilan. Para pihak yang terlibat tentu saja harus memastikan bahwa setiap hal yang dilakukan harus sesuai dengan ketentuan syariah mengenai akad musyarakah. Sejalan dengan fatwa DSN Nomor 8 Tahun 2000, yang menyatakan bahwa setiap pihak harus mengkontribusikan dana dan juga pekerjaan, serta setiap pihak melakukan pekerjaannya sebagai wakil. Dalam hal ini, setiap mitra diberikan kekuasaan untuk mengelola aset musyarakah, asalkan tidak melakukan pelanggaran atau kecurangan yang dapat merugikan mitra lainnya, dan tidak dibolehkan untuk menginvestasikan dana musyarakah untuk kepentingan diri sendiri.

Objek Musyarakah


Objek transaksi musyarakah umumnya terdiri dari tiga bagian, antara lain:
  1. Modal, sesuai dengan fatwa DSN Nomor 8 Tahun 2000 tentang transaksi musyarakah yang menyatakan bahwa modal dapat berbentuk kas (uang tunai emas, perak, dan sejenisnya) dan aset non-kas (barang perdagangan, aset tetap, properti, dan sejenisnya).
  2. Kerja, fatwa DSN Nomor 8 tentang musyarakah, menyatakan bahwa partisipasi atau kerja sama yang dilakukan para mitra dalam transaksi musyarakah merupakan inti utama dari pelaksanaan musyarakah. Salah satu mitra dibenarkan untuk melakukan pekerjaan lebih banyak dibanding mitra lain, sehingga dia dapat meminta keuntungan atau imbalan tambahan atas pekerjaannya tersebut.
  3. Keuntungan dan kerugian, berkaitan dengan keuntungan DSN mengharuskan para mitra untuk menginformasikan secara jujur dan jelas berapa keuntungan yang diperoleh, hal ini agar tidak terjadi persengketaan atau pertengkaran saat pembagian keuntungan atau pun saat mengakhiri akad musyarakah. Setiap keuntungan harus dibagi berdasarkan kesepakatan bersama, dan tidak boleh menentukan jumlah uangnya di awal akad, karena belum diketahui apakah transaksi tersebut memberikan keuntungan atau kerugian. Mengenai kerugian, DSN mengharuskan agar kerugian ditanggung oleh mitra secara proporsional atau sesuai dengan porsi modal mereka masing-masing. Bila diketahui bahwa kerugian merupakan akibat dari kelalaian dan kecurangan mitra pengelola, maka yang akan bertanggung jawab di sini yaitu mitra pengelola, karena telah menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan oleh mitra lain.

Ijab dan Kabul


Ijab dan kabul bertujuan untuk membuktikan bahwa setiap mitra yang berhubungan dalam transaksi musyarakah setuju dalam menjalankan atau mengoperasikan transaksi tersebut. Tanpa adanya ijab dan kabul, salah satu mitra mungkin tidak ingin bertanggung jawab jika suatu saat transaksi musyarakah tersebut dihadapkan dengan berbagai masalah ataupun risiko, atau bahkan menderita kerugian.

Pengawasan Syariah Transaksi Musyarakah


Dalam hal memastikan kesesuaian praktik musyarakah dengan prinsip-prinsip syariah, Dewan Pengawas Syariah (DPS) melakukan pengawasan secara berkala. Pengawasan yang dilakukan sejalan dengan pedoman yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia, yaitu untuk:
  • Memeriksa apakah bank sudah memberikan informasi yang jelas mengenai transaksi musyarakah kepada pihak nasabah, baik itu secara tertulis maupun non tulis.
  • Memastikan bahwa perhitungan atau sistem bagi hasil yang dilakukan sesuai dengan aturan syariah.
  • Memastikan bahwa kedua belah pihak (bank dan nasabah) sama-sama rela atau setuju untuk menjalankan transaksi musyarakah.
  • Memastikan bahwa rukun dan syarat musyarakah telah dipenuhi dengan baik dan benar.
  • Memastikan bahwa biaya untuk operasional sudah dibebankan pada modal bersama.
  • Dan terakhir, memastikan bahwa transaksi musyarakah tersebut tidak bersangkut paut dengan bisnis atau pun hal-hal yang dilarang dalam Islam.
Faisal
Faisal Sira tajak tapileh situek, sira taduek tacop keu tima.

Post a Comment for "Pengertian, Ketentuan, Rukun, dan Pengawasan Syariah Transaksi Musyarakah"